Kondisi Layanan Ketahanan Kesehatan di Indonesia

Belajar dari pengalaman kemarin saat terjadi pandemi virus covid-19, penanganan pandemi yang masih dianggap sporadis dengan pendekatan pembuatan kebijakan yang masih tradisional memperlihatkan bagaimana sistem ketahanan kesehatan Indonesia yang ternyata masih sangat rentan.

Di dalam kondisi yang darurat, kualitas mitigasi sangat tergantung pada efektivitas alokasi sumber daya pada sektor kritikal dan respon yang terkoordinasi pada lintas sektor dengan waktu sesingkat mungkin.

Ketahanan kesehatan mempunayi peran yang sangat penting bagi sebuah negara. Ketahanan kesehatan masyarakat global atau yang biasa disebut juga dengan istilah Global Public Health Security dianggap sebagai kegiatan yang sangat dibutuhkan, baik praktis atau reaktif agar bisa meminimalkan bahaya dan dampak peristiwa kesehatan masyarakat yang membahayakan kesehatan masyarakat lintas wilayah geografis dan batas internasional.

Membangun sebuah sistem ketahanan kesehatan yang responsif dan efektif membutuhkan untuk pengambilan keputusan berdasarkan data yang robust dan realtime.

Sesuai dengan instruksi dari Presiden No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.

Kementerian Kesehatan telah mendapatkan instruksi dari Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019, yaitu:

a. Meningkatkan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi dan merespons wabah penyakit, pandemi global dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia

b. Meningkatkan koordinasi teknis pelaksanaan dari Internasional Health Regulations (IHR) pada tahun 2005 dengan pendekatan multisektor

c. Meningkatkan kapasitas surveilans kesehatan yang bisa mengidentifikasi kejadian yang mempunyai poteni mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, termasuk dalam situasi di pintu keluar masuk negara, resistensi antimikroba dan keamanan pangan

d. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaan imunisasi

e. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan resistensi antimikroba

f. Meningkatkan kapasitas dan memperkuat jejaring laboratorium yang memberikan dukungan identifikasi permasalahan kesehatan masyarakat

Ketahanan Kesehatan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah negara ataupun daerah serta publik dan mitra swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, asosiasi profesi, komunitas, relawan keluarga, dan individu.

Terdapat sejumlah permasalahan utama mengenai Ketahanan Kesehatan yang saat ini masih belum dapat terselesaikan dengan baik.

a. Sistem informasi surveiland (deteksi) yang masih tidak bisa disebut realtime dan belum terintegrasi dengan baik sehingga risiko penyakit di setiap daerah belum bisa terpetakan dengan baik

b. Kemampuan deteksi dan respon untuk kegawatdaruratan kesehatan yang masih belum responsif

c. Tidak adanya sistem untuk melakukan pemantauan kesiapan Fasyankes, jejaring laboratorium, SDM Kesehatan, alat kesehatan dan obat serta dibutuhkannya peningkatan kesiapan daerah di dalam menghadapi krisis kesehatan

d. Sumber edukasi kesehatan yang bisa dipercaya masih belum banyak diakses oleh publik

Layanan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Ketahanan Kesehatan akan berhubungan secara langsung dengan layanan sumber daya manusia kesehatan atau yang biasa disingkat menjadi SDMK.

Ini telah dipetakan menjadi salah satu variabel utama di dalam ketahanan kesehatan nasional dan sistem kesehatan secara umum.

Ketersediaan SDMK yang menjadi aktuator dari solusi, baik secara preventif, promotif ataupun kuratif menjadi dasar-dasar penentuan performa ketahanan nasional.

Pada sisi lainnya, menjadi pengawas penuh terhadap fungsi ketahanan ini adalah bagian serta peran-peran utama dari Kementerian Kesehatan.

Kebutuhan untuk peran ini belum bisa diakomodasi dengan optimal oleh sistem yang berlaku. Hal ini pun ditunjukkan dari Hasil Riset Ketenagaan Kesehatan, kalau kondisi SDMK di rumah sakit Indonesia masih sangat kurang, yaitu sebesar 56,6% dan hanya 38,9% yang menyatakan kebutuhan SDMK telah sesuai standar.

Kondisi yang serupa juga terjadi di Puskesmas yang hanya 12,7% menyatakan bahwa kondisi ketenagaan di Puskesmas sudah sesuai dengan standar sedangkan ada 82,5% yang menilai bahwa SDMK Puskesmas masih kurang memadai.

Sejumlah kendala yang terjadi di dalam upaya pemenuhan ketersediaan seluruh data SDMK, sehingga hingga kini keadaan informasi mengenai ketahanan SDMK menjadi sangat minim, baik dari sisi kuantitas ataupun kualitas.

Pada tingkat nasional, perencanaan SDMK menjadi salah satu masalah strategis yang tertuang ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Sedangkan untuk pelaksanaannya dianggap masih sangat lemah dan sistem informasi mengenai SDMK belum juga memadai. Tak cuma itu saja, sesuai dengan Permenkes No. 33 Tahun 2015, dibutuhkan untuk dilakukan penyusunan rencana kebutuhan SDMK agar bisa melihat kebutuhan pada masing-masing level pemerintahan, baik dari sisi jumlah, jenis, mutu, kualitifikasi dan sebarannya.

Tetapi, hasil dari Risnakes memperlihatkan kalau tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan telah menyusun kebutuhan SDMK, hanya sekitar 79,8% Puskesmas dan 83,2% rumah sakit yang sudah melakukannya.

Di dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 14 Ayat 2, perencanaan kebutuhan dimulai dengan pengajuan usulan dari instansi kesehatan, lalu direkapitulasi oleh kabupaten/kota agar bisa disampaikan kepada pemerintah pusat via provinsi.

Sayang sekali untuk pelaksanaan di lapangan, mekanisme pengusulan secara bottom-up itu nyatanya juga belum dilengkapi dengan pemahaman yang merata soal keseluruhan tahapan perencanaan SDMK sampai dengan level pengambil kebijakan teknis.

Menurut uraian di atas ada 4 permasalahan utama yang terlihat di dalam upaya untuk mencapai ketahanan SDMK Nasional, yaitu:

a. Perolehan dan analitas data yang hanya didasarkan pada sandingan sejumlah sumber saja tanpa adanya perolehan data secara langsung sehingga akurasi data menjadi tak maksimal

b. Tidak adanya standarisasi pendataan membuat SDMK dengan kondisi khusus bisa membuat SDMK terdata ganda atau tidak terdata sama sekali

c. Buta atas informasi persebaran lokasi setiap individu SDMK sekaligus dengan detail keahlian dan latar belakang dari pendidikannya

d. Informasi kesiapan untuk cadangan SDMK tak mempunyai standar tanpa kelengkapan informasi kompetensi dan potensi

Layanan Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan menjadi salah satu pilar yang sangat utama untuk pelaksanaan kegiatan kesehatan nasional dengan peran sebagai enabler di dalam sebuah pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Rekaman dari transaksi, skema penjaminan dan analisis strategis menjadi kunci-kunci kegiatan untuk bisa memperoleh pengetahuan dan pertimbangan yang selalu dilakukan untuk memperbaiki keadaan kegiatan kesehatan nasional.

Oleh karena itu untuk bisa mendapatkan semua elemen pertimbangan yang komprehensif, dibutuhkan sebuah sistem terintegrasi operasional dan serapan data dengan kualitas di pemangku kepentingan pembiayaan.

Kegiatan analisa data dan informasi dari sejumlah transaksi yang terjadi di lingkup optimalisasi kesehatan menjadi basis aktivitas utama untuk memperoleh keluaran keputusan, kebijakan dan rekomendasi strategis dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan nasional.

Pengeluaran untuk belanja kesehatan nasional (health expenditure) sendiri juga punya pengaruh besar di dalam penyelesaian permasalahan kesehatan nasional.

Di uni eropa sendiri, nominal dari pengeluaran belanja kesehatan nasional punya pengaruh positif di Angka Harapan Hidup (AHH) serta menurunkan angka kematian kelahiran 0,64% per-satu persen peningkatan pengeluaran belanja kesehatan.

Pengeluaran belanja kesehatan pada setiap provinsi di Cina juga punya dampak positif terhadap penurunan angka kematian individu. Analisis strategis dan kebijakan dan tepat sasaran serta dalam kaitannya dengan pengeluaran belanja kesehatan menjadi kunci utama yang mempengaruhi dampak positif.

Di dalam amanat UU No 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pembiayaan kesehatan mempunyai tujuan untuk menciptakan pembiayaan yang berkecukupan, berkesinambungan, alokasi yang adil, efektif dan efisien, komprehensif, menjamin pemerataan dan transparan serta akuntabel dengan fungsi utama mobilisasi sumber-sumber pembiayaan, alokasi anggaran kesehatan nasional dan pemanfaatan anggaran kesehatan (UU RI No 36 Tahun 2009).

Di dalam hal ini, kaitannya dengan pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan juga tata kelola dalam usaha tersebut.

World Health Organization (WHO) sendiri menetapkan System Health Account (SHA) agar bisa menunjang fungsi terseut dengan menitikberatkan pada konsumsi, provinsi dan finansial.

Pembiayaan mandiri atau out of pocket oleh masyarakat menjadi indikator utama di dalam penilaian performa untuk belanja kesehatan nasional.

Artinya semua pengeluaran dan belanja kesehatan nasional juga bertujuan untuk menurunkan pembiayaan mandiri oleh masyarakat.

Skema jaminan kesehatan bakal berdampak langsung pada ketercapaian ini dengan prinsip dan azas yang ditegakkan pada amanat UU No 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Data dan anlisis pada belanja kesehatan secara nasional kemudian menjadi langkah utama di dalam mempunyai arahan dan eksekusi belanja yang strategis.

Objektif yang diharapkan supaya semua analisis berasal dari data yang baik secara kuantitas dan kualitas serta punya standarisasi yang tepat. National, Provincial, District Health Account (NHA, PHA dan DHA) sebagai bagian dari SHA memberikan akomodasi menyeluruh para kebutuhan pertimbangan keputusan belanja kesehatan nasional.

Agar bisa memenuhi seluruh objektif baik masukan data, analisis ataupun standarisasi. Sedangkan ada 4 masalah utama yang harus diselesaikan:

a. Data informasi pengeluaran untuk kesehatan secara nasional belum detail dan mengakomodasi semua kebutuhan dari analisis pengeluaran kesehatan nasional

b. Analisis NHA, PHA, dan DHA baru saja tersedia usai 2 tahun anggaran dan pengeluaran kesehatan nasional dilakukans ehingga relevansi pertimbangan tak optimal

c. Data pengeluaran untuk asuransi kesehatan nasional punya pemerintah, lembaga nasional, ataupun milik dari swasta belum tersedia secara lengkap dan menyeluruh sehingga performa jaminan kesehatan tak bisa dianalisis dengan optimal