Rencana Pengembangan Aplikasi Kesehatan dari Kemenkes RI

Sistem informasi teknologi kesehatan terus berkembang dengan seiring dengan perkembangan aplikasi kesehatan. Tapi sayang sekali perkembangan ini juga masih belum seimbang.

Pengoptimalan untuk perkembangan aplikasi kesehatan harus terus dikembangkan dengan baik agar pelayanan dan manajemen kesehatan yang ada di Indonesia bisa menjadi lebih baik.

Level pelayanan kesehatan yang saat ini bisa dikatakan masih belum sebanding dengan negara-negara lainnya harusnya menjadi titik pacu agar pemerintah bisa mengembangkannya dengan lebih baik lagi.

Sasaran kegiatan pengembangan ini tentu saja tidak lain adalah puskesmas, klinik, balai kesehatan, dan rumah sakit. Luaran yang diharapkan bisa didapat adalah optimalisasi pelayanan dan manajemen kesehatan di tingkat fasilitas layanan kesehatan masyarakat tersebut di atas, yaitu puskesmas, klinik, optimalisasi pelayanan dan rumah sakit.

Bahkan juga diharapkan bisa berlanjut pada tahap selanjutnya, yaitu seperti laboratorium dan apotek yang masih berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.

Hal ini bisa didukung dengan aplikasi yang efisien dan terintegrasi berkat dukungan dari pemerintah terkait. Pengintegrasian aplikasi kesehatan ini harus berfokus pada digitalisasi yang diantaranya adalah:

• Layanan tanggap darurat kesehatan
• Pelayanan primer
• Pelayanan farmakes
• Pelayanan kesehatan rujukan
• Pembiayaan kesehatan
• Manajemen SDM kesehatan
• Vaksinasi
• Manajemen internal Kemenkes
• Infrastruktur Kemenkes

Layanan yang tersebut di atas butuh sebuah platform khusus yang mencakup semua layanan kesehatan tanpa terkecuali.

Ekosistem Teknologi Kesehatan

Dari dulu hingga sekarang, jumlah para pengembang teknologi digital di bidang kesehatan saat ini sudah semakin meningkat.

Sebagian besar dari pengembang ini sudah bekerjasama dengan pemerintah yang tercatat secara resmi di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Penyelenggara dari Sistem dan Transaksi Elektronik.

Tetapi sayang sekali karena hingga saat ini belum ada satupun pengembang teknologi digital bidang kesehatan yang mendapatkan naungan dari Kementerian Kesehatan.

Sampai dengan saat ini, para pengembang hanya bisa mendapatkan naungan lewat Perjanjian Kerjasama saja. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendekatan baru di dalam menyusun regulasi yang bisa mengejar kecepatan agilitas teknologi digital di bidang kesehatan.

Teknologi Telemedicine

Era distrupsi digital di bidang kesehatan tidak bisa dilakukan secepat bidang lainnya, misal seperti e-commerce dan perbankan, tetapi tahapan tetap harus dilakukan untuk perkembangan sektor kesehatan Indonesia.

Tentu saja tujuannya adalah supaya Indonesia bisa memiliki teknologi kesehatan yang lebih canggih dan modern dari sebelumnya. Salah satunya adalah teknologi telemedicine yang saat ini sudah banyak dikembangkan oleh inovator swasta dalam bentuk start-up digital.

Mengingat terjadinya peristiwa pandemi virus covid-19 kemarin membuat telemedicine menjadi sangat luas. Penggunaan dari telemedicine ini juga berhubungan dengan target pemerintah di dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) minimal sebesar 95% dari jumlah penduduk atau secara nasional adalah sebanyak 257,5 juta jiwa pada tahun 2020 kemarin.

Teknologi telemedicine ini juga bisa menjadi solusi keterbatasan infrastruktur dan sumber manusia kesehatan yang menjadi penyebab terbatasnya akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Pengembangan Ekosistem Produk Inovasi Teknologi Kesehatan

Implementasi dari Regulatory Sandbox dan inkubasi dari pengembangan inovasi Teknologi Kesehatan 4.0 menjadi tanggungjawab dari pemerintah untuk bisa mengidentifikasi peluang atau peningkatan regulasi baru lantaran publik bisa didorong agar berpartisikasi dan ikut menciptakan atau memberikan dukungan pada setiap inovasi tersebut.

Regulatory Sandbox menjadi sangat penting lantaran bisa mengakomodir sejumlah fungsi, adapun diantaranya seperti:

a. Menguji sebuah peraturan yang ada berdasarkan kondisi riil yang terjadi dengan jauh lebih cepat dan tepat

b, Menjadi penghubung antara kebutuhan pengembang industri kesehatan digital dengan regulator kesehatan

c. Memberikan berupa jaminan kepada investor yang hendak berinvestasi pada perusahaan rintisan yang punya kaitan dengan bidang kesehatan.

Integrasi Riset Bioteknologi KEsehatan

Di dalam implementasi integrasi riset bioteknologi, ekosistem regulasi yang ada rasanya butuh untuk menyoroti dilema di dalam pengelolaan inovasi tanpa menghentikannya lantaran ada banyak kekakuan dan kompleksitas.

Pentingnya ruang diskusi antara Kementerian Kesehatan dan startup (Collaborative Sandbox) untuk memberikan inovasi di dalam penyelesaian permasalahan kesehatan dengan produk/jasa berbasis bioteknologi.

Adapun untuk kebutuhan utama dari ini adalah kebutuhan akan kepastian hukum yang mengatur pengembangan riset mengenai bioteknologi di Indonesia.

Tata Kelola Organisasi Transformasi Digital

Kepemimpinan dan tata kelola yang efektif dari proses pengembangan visi untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas, memberikan fasilitas berupa pandua dan membuat kepastian kalau mekanisme untuk menyetujui, mendukung dan mempunyai visi Kesehatan Digital Nasional sudah direncanakan.

Manajemen yang efektif untuk memastikan kalau proses dilakukan secara tersetruktur dan tepat waktu dengan konsultasi pemangku kepentingan yang tepat.

Struktur organisasi pada manajemen transformasi teknologi kesehatan yang dibentuk lewat pembagian tim manajemen transformasi digital dengan terdiri dari Tim Operasional Tim Teknologi, Tim Pengembangan Produk dan Tim Pengelolaan Data.

Kemudian juga ada 8 Sub-kelompok kerja (Tribe), yaitu:

a. Tribe Layanan Primer

b. Tribe Layanan Sekunder

c. Tribe Ketahanan Farmalkes

d. Tribe Ketahanan Kesehatan

e. Tribe Pembiayaan Kesehatan

f. Tribe SDM Kesehatan

g. Tribe Manajemen Internal

h. Tribe Bioteknologi

Peran Digital Transformation Office

Terdapat tim khusus untuk Transformasi Digital Kesehatan dari Kemenkes dengan sejumlah tanggungjawab besar guna mewujudkan transformasi digital kesehatan, antara lain adalah:

• Membuat perencanaan dan pengelolaan proses pengembangan visi
• Mengumpulkan sejumlah informasi
• Menganalisa dan menyusun visi kesehatan digital nasional
• Melakukan penelitian dan konsultasi pemangku kepentingan
• Melakukan harmonisai dan sentral pengembangan teknologi informasi mengenai transformasi digital kesehatan

Tim juga akan melakukan integrasi secara menyeluruh pada proses transformasi digital pada lingkup pemerintahan integrasi yang dilakukan dari sisi tata kelola kebijakan, integrasi teknis dan integrasi sumber daya manusia.

Integrasi menghasilkan transformasi digital yang cepat dan adaptif terutama untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan utama di bidang kesehatan pada masa pandemi.

Tim dari Kemenkes sudah mendapatkan sejumlah rekognisi apresiasi, baik secara formal dan informal (penghargaan lewat sentimen positif masyarakat di sosial media).

Peran Satuan Kerja

Satuan kerja akan berkolaborasi satu sama lainnya dengan tim lain untuk bisa mewujudkan transformasi digital. Satuan kerja terkait akan melakukan perencanaan, memberikan arahan dan substansi atas riset produk dan layanan yang bisa dikembangkan.

Kolaborasi antar satuan kerja menjadi kunci keberhasilan dari proses ini. Lalu juga tim akan melakukan pengembangan aplikasi secara terpusat. Satuan kerja terkait juga akan melakukan uji coba aplikasi bersama dengan tim lainnya.

Lalu satuan kerja juga mengimplementasikan apa yang terjadi di lapangan serta mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki pada aplikasi.

Nanti pihak dari Kemenkes akan memberikan dukungan implementasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya untuk pengembangan aplikasi kesehatan yang dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyakat serta membuat sistem pelayanan kesehatan Indonesia menjadi lebih baik akan dibebankan sebagai tanggungjawab bersama.

Sinergi atas semua pihak terkait sangat dibutuhkan untuk bisa mengembangkan aplikasi kesehatan yang ada di Indonesia. Tidak bisa hanya salah satu pihak saja.