Tantangan Transformasi Digital di Bidang Kesehatan Indonesia

Tantangan terbesar untuk digital transformation yang ada saat ini adalah karena jutaan data dan ratusan aplikasi. Sedangkan untuk kebijakan belum berbasis pada data dan pelayanan yang masih kurang efisien.

Kemudian untuk 270 juta penduduk Indonesia punya catatan rekam medis, baik dalam bentuk digital atau masih berbentuk kertas. Ada ribuan penyedia layanan kesehatan mengelola data kesehatan berbasis individu.

Jutaan resep diterbitkan dengan basis informasi individu baik dalam digital atau masih berbentuk kertas. Jutaan klaim diterbitkan dengan basis informasi individu diterbitkan mengenai pelayanan kesehatan masyarakat.

Ada ratusan aplikasi yang mengelola data kesehatan dengan basis informasi individu. Sedikitnya 400 lebih aplikasi pemerintahan sektor kesehatan dipetakan dan masih banyak lainnya di tingkat pusat dan daerah.

1. Data Terfragmentasi

Data kesehatan Indonesia saat ini masih tersebat dan ada banyak sekali sistem yang bervariasi. Provider layanan kesehatan mendapatkan informasi parsial.

Banyak yang belum bisa terpetakan dari data yang ada. Platform data terintegrasi sangat dibutuhkan agar bisa mendukung internal Fasyankes di dalam memaksimalkan pelayanan rumah sakit, terutama untuk bisa memprediksi penyakit pasien.

2. Keterbatasan Regulasi

Sektor kesehatan Indonesia mengalami keterbatasan untuk bisa memproteksi data, standarisasi data serta hak dan privasi dari pasien.

Kemampuan interoperabilitas dibutuhkan untuk bisa mengintegrasi seluruh sistem informasi atau aplikasi ke dalam sebuah database terpusat.

Hal ini mempunyai tujuan agar bisa memudahkan pengguna, baik dari sisi pasien ataupun juga provider layanannya.

Tantangan di dalam pelayanan kesehatan menjadi kebijakan kesehatan belum sepenuhnya berlandaskan pada data yang menyeluruh dan pelayanan kesehatan juga belum terselenggara secara efisien.

Oleh karena itu juga dibutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang permasalahan-permasalahan di dalam ruang lingkup kesehatan yang ditinjau berdasarkan pengelompokkan layanan primer dan sekunder, farmalkes, ketahanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, manajemen internal dan bioteknologi.

Permasalahan Pelayanan Kesehatan

Layanan primer terdiri dari puskesmas, klinik dan dokter umum serta layanan sekunder terdiri dari semua rumah sakit baik rumah sakit umum ataupun rumah sakit khusus.

Layanan primer dan sekunder mempunyai peran sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang melayani sekitar 272 juta orang di seluruh Indonesia.

Adapun untuk pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan telah digunakan cukup luas dari perencanaan kesehatan sampai menyediakan data kesehatan yang beragam, baik untuk tingkat individu ataupun masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Tetapi dengan beragamnya fungsi dari aplikasi yang telah ada terjadi fragmentasi sistem informasi kesehatan dan data yang ada tak bisa saling dipertukarkan.

Di dalam melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan, World Health Organization (WHO) menyatakan betapa pentingnya mengutamakan prinsip 'continuum of care' di dalam pelayanan kesehatan di mana Fasyankes melakukan pengamatan kesehatan pasien secara berkesinambungan.

Pengamatan pasien secara berkesinambungan dan komprehensif bisa membantu para tenaga kesehatan di dalam mengevaluasi tata laksana kesehatan yang sudah diberikan. Hasil evaluasi tata laksana yang baik bisa memudahkan komunikasi antar Fasyankes untuk melaksanakan rujukan dengan efektif dan efisien kalau diperlukan.

Pencatatan data yang tidak lengkap dan inkosisten serta akurasinya yang masih rendah menjadi faktor utama di dalam penurunan kualitas dalam pelayanan fasilitas layanan kesehatan.

Pencatatan data yang lengkap dan terstandarisasi bisa memudahkan di dalam penyusunan evidence-based policy serta persiapan fasilitas layanan kesehatan di dalam meningkatkan kompetensi serta juga memangkas beban kerja administratif puskesmas dan rumah sakit yang sampai dengan saat ini menggunakan lebih dari 60 aplikasi sekaligus untuk memenuhi administrasi pelaporan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa disimpulkan beberapa poin fokus permasalahan utama di dalam layanan primer dan sekuder adalah sebagai berikut:

a. Data kesehatan yang sulit diakses oleh tenaga kesehatan dengan mudah, berkesinambungan dan real time.

b. Belum tersedianya untuk kelengkapan, konsistensi dan akurasi data kesehatan di dalam memenuhi kebutuhan penyusunan kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy

c. Tidak adanya untuk standarisasi dan integrasi data kesehatan hingga sulit untuk mewujudkan interoperabilitas data kesehatan dalam pelaksanaan prinsip continuum of care

d. Pencatatan data kesehatan yang tidak efektif serta efisien karena jumlah aplikasi administrasi terlalu banyak hingga data yang tercatat tumpang tindih

Layanan Farmalkes

Sasaran dari hasil untuk Program Pelayanan Kesehatan dan JKN di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan akses, kemandirian dan mutu dari sediaan farmasi dan alat kesehatan. Adapun untuk indikatornya adalah kinerja utama pada tahun 2024, yaitu:

a. Persentase kabupaten atau kota dengan ketersediaan obat esensian sebesar 85%

b. Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 95%

c. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) senilai 96,5%

d. Persentase untuk jenis bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi dalam negeri, yaitu sebesar 100%

e. Persentase alat kesehatan yang diproduksi dalam negeri mencapai 100%

Ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan teruji pada waktu wabah covid-19 kemarin melanda Indonesia. Rantai pasok untuk pelayanan kesehatan menjadi sorotan publik.

Penyebaran virus diketahui berdampak dengan sangat signifikan terhadap sistem pelayanan kesehatan. Institusi pelayanan kesehatan menghadapi peningkatan permintaan di bawah hambatan-hambatan operasional yang belum pernah terjadi pada waktu sebelumnya.

Tantangan utama untuk mengelola krisis ini adalah produksi dan distribusi pasokan medis. Pada waktu alat pelindung diri (APD), ventilator dan obat-obatan dibutuhkan, pengadaan serta distribusi alat menjadi tantangan tersendiri.

Hal ini mengakibatkan terjadinya kekurangan dan memaparkan betapa buruknya rantai pasok pelayanan kesehatan.

Terbukanya masalah kesehatan mengenai rantai pasok kesehatan ini memperlihatkan bahwa rantai pasok kesehatan yang tidak terintegrasi dengan baik mengakibatkan fasilitas layanan kesehatan tak bisa merespons dengan cepat atas sinyal risiko yang ada.

Pentingnya pembangunan rantai pemasok pelayanan yang tangguh ini harus menjadi prioritas agar bisa lebih responsif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Permasalahan untuk sektor layanan farmasi dan juga alat kesehatan terdefiini menjadi 4 permasalahan utama, yaitu:

a. Tidak adanya untuk standarisasi kode perusahaan, produk dan material bahan baku. Hal ini membuat akar permasalahan untuk membangun platform yang terintegrasi karena tidak adanya single key data feature yang bisa digunakan untuk agregasi dan pengolahan data

b. Data stok obat, alat kesehatan dan PKRT yang disimpan terpisah pada masing-masing instansi (produsen, distributor dan fasyankes) yang ditambah dengan tidak adanya format data yang baku

c. Rendahnya untuk akurasi pemetaan supply dan demand yang akan langsung berpengaruh pada tingginya opportunity cost dari stock out dan adanya peredaran obat serta vaksin ilegal yang bisa membahayakan masyarakat

d. Proses izin dan monitoring kepatuhan yang berulang, di mana mewajibkan pelaku industri farmasi dan alat kesehatan untuk melakukan proses pendaftaran dan pelaporan ke sejumlah pihak berbeda dengan substansi laporan yang sama